Partisipasi Politik

Posted on
100_4123-200x135 Partisipasi Politik
tahap pencalonan pada pilkada kota probolinggo 2008

Bahasan partisipasi politik dalam konsepsi Lane, Almond, Milbrath, Huntington dan Hanam, sebagai pemahaman dasar, makin menarik ketika bertemu realitas baru misalnya penggunaan teknologi informasi yang membawa percepatan dan perubahan sosial. Dinamika politik pun bergerak mengikuti irama baru dalam struktur dominan yang mempengaruhi masyarakat. Partisipasi politik akan bergerak dalam modus dan wajah baru. Mungkin target baru juga. Namun tulisan ini bergerak di dataran landai sebagaimana diasuh oleh Almond dkk tadi, untuk membicarakan secara dasar. Framing partisipasi politik yang berelasi dengan struktur  politik, turut menentukan makna dan modusnya, kita bahas duluan. Karakter partisipasi politik pun mengikut corak framing struktur ini. Sebagai contoh, pada era Orba, partisipasi politik bermakna ‘dukungan terhadap penguasa’, sarat mobilisasi, hingga era transisi demokrasi yang bermakna aktivitas warga secara otonom yang berelasi dengan pengambilan keputusan politik. Obrolan  tentang partisipasi politik pun bergerak dari pandangan yang bercorak institusionalis hingga bergeser ke behavioralis, personalis.

Nah, itu yang kita obrolkan duluan dalam tulisan ini…. Ntar kita sambung dengan modus dan wajah baru partisipasi politik di era digital! Digital Democracy: Wajah Baru Partisipasi Politik.

Frase ‘partisipasi politik’ merupakan terjemahan dari political participation yang terangkai dari kata participation dan political. Kata participation  berakar dari kata benda participatio (Latin) yang berarti hal ikut ambil bagian, sedangkan kata participatio berakar dari kata kerja participare (Latin) yang berarti mengambil bagian.[1] Sedang kata political yang merupakan kata sifat dari kata benda politics, berakar dari kata politia (Latin) yang berarti tata negara  atau kehidupan bersama.[2] Oleh karenanya secara leksikal partisipasi politik berarti sebagai hal mengambil bagian dalam proses tata negara atau kehidupan bersama.

Studi tentang partisipasi politik secara mendalam berawal dari telaah  Robert Lane yang terbit tahun 1959 dan menjadi tonggak sejarah  partisipasi politik. Dia mengaitkan partisipasi politik dengan perubahan yang terjadi pada ilmu politik secara umum.  Pendekatan kelembagaan sebagai warisan PD II pada saat itu justru menjadi ketinggalan jaman dan mendesak dicari perspektif lain yang lebih berpijak pada pendekatan tingkah laku.[3] Dalam konteks ini, rupanya terdapat kemiripan dengan kondisi politik Indonesia era reformasi. Pendekatan kelembagaan yang mengemuka pada era Orde Baru harus diantisipasi sebagai kemunduran dan sudah barang tentu menuntut pergeseran mendesak ke arah yang lebih menghargai peran individu. Partisipasi politik yang tadinya sarat dengan nuansa mobilisasi oleh lembaga negara segera berubah wajah menjadi lebih otonom. Pergeseran kemudian mengemuka dalam fokus masalah keterikatan struktur politik dengan masyarakat. Lebih lanjut interaksi antarwarga masyarakat juga tak luput dari bidikan kajian ilmu politik kontemporer. Ilmuwan politik menjadi lebih tertarik pada isu yang berkembang dalam masyarakat beserta dampaknya bagi pengambil keputusan politik. Point dari kajian ini menjadikan isu demokratisasi sebagai roh tunggal pendekatan tingkah laku. Pusat kehidupan politik berintikan pada proses pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan politik yang mengikat semua orang. Apapun bentuk pelanggaran dari keputusan itu berkonsekuensi pada tindakan tegas berupa kekerasan fisik secara sah.[4] Penjelasan lain  menyebutkan bahwa dukungan dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan representasi partisipasi politik.[5] Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung kepada para pengambil keputusan politik pada dasarnya merupakan proses mengalirnya masukan (input) yang melahirkan keputusan (output).

Pandangan lain berkenaan partisipasi politik menyebut bahwa ia acap berhubungan dengan modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi baik sebagai alat  maupun sebagai tujuan bagi berlangsungnya modernisasi.[6] Dalam konteks inipun partisipasi masih dipandang sebagai  indikasi bagi masyarakat yang demokratis.

Di samping itu, ada dua pandangan lain yang cukup kontradiktif, hal mana di satu sisi partisipasi dianggap sebagai perilaku dan di sisi lain ada anggapan sebagai sikap atau orientasi.[7] Untuk benturan konsep semacam ini, sungguh realistis bila meletakkan perilaku yang lebih ekspresif berada lebih relevan disebut partisipasi ketimbang sekedar sikap dan orientasi. Jadi, partisipasi lebih merupakan aktualisasi perilaku dan aktivitas setiap warga negara baik dalam memberikan pendapat, memilih dalam polling atau memilih dalam kegiatan pemilu, atau juga berkegiatan aktif lainnya sebagai warga negara dengan memilih menjadi anggota partai politik.

Gagasan lain mengenai partisipasi politik adalah merupakan kegiatan otonom individu sebagai salah satu indikator sistem politik demokratis. Ada juga  gagasan yang tidak memperhatikan otonom ataukah tidaknya, asal kegiatan itu terlaksana dalam kehidupan politik, maka sudah sah disebut partisipasi. Pandangan yang terakhir ini berdasar pada empirisme.[8] Lebih jauh Milbrath  memilah partisipasi menjadi tiga :

  • Partisipasi aktif berupa kegiatan warga masyarakat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan seperti demonstrasi, kontak dengan pejabat publik, pengajuan petisi, dan lain-lain.
  • Partisipasi pasif berupa kegiatan warga bangsa dalam melaksanakan setiap keputusan baik membayar pajak, mentaati hukum dan sebaga
  • Partisipasi tak aktif berupa kegiatan masyarakat yang mengarah pada apatisme atau enggan melakukan tindakan apapun[9]

 

Pelaku partisipasi aktif kemudian disebut sebagai gladiator, spektator untuk partisipan pasif, serta pelaku tak aktif dinamakan apathetic.[10] Selanjutnya Milbrath mengemukakan hal partisipasi politik menjadi oposisi biner terbuka-tertutup, otonom-penataan, kadang-kadang-berketerusan, input-output, ekspresif-instrumental, verbal-tak verbal, sosial-non sosial. Dari beberapa pembagian jenis partisipasi ini ada yang membutuhkan biaya tinggi dan sebaliknya ada pula yang rendah. Semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan maka sedikitlah aktor yang melakukan kegiatan politik. Beberapa tindakan partisipasi yang beresiko tinggi  dan tinggi biayanya semisal partisipasi otonom, terbuka, berketerusan, input, instrumental, verbal, serta sosial. Dan selebihnya adalah jenis partisipasi  yang kurang berisiko dan relatif murah biayanya.[11]

Partisipasi politik sebagai keharusan dalam sistem politik yang berlandaskan paham demokrasi, mencerminkan penyelenggaraan kekuasaan yang sah dari masyarakat politik. Partisipasi politik kemudian diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan bersama yang sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui kegiatan menjadi anggota partai politik atau memilih bakal pemimpin mereka melalui pemilihan umum.

Gabriel Almond lebih jauh memaparkan partisipasi politik konvensional sebagai bentuk partisipasi normal dalam negara demokratis. Partisipasi konvensional ditandai oleh pemberian suara dalam voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, berkomunikasi antara individu dengan pejabat publik. Sementara itu, partisipasi non konvensional bisa berupa pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, kekerasan politik terhadap harta benda, kekerasan terhadap manusia serta perang gerilya dan revolusi.[12] Posisi dan intensitas partisipasi politik yang dilakukan seseorang dapat terpilah menjadi tiga model, pertama, partisipasi politik aktivis, yaitu mereka yang menjadi pejabat partai sepenuh waktu dan mereka yang memimpin partai atau kelompok kepentingan. Kedua adalah golongan partisipan, yaitu mereka yang menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai/ kelompok kepentingan, serta yang aktif dalam proyek-proyek sosial. Ketiga pengamat, yaitu mereka yang mengahadiri rapat umum, anggota partai/ kelompok kepentingan, berbicara masalah politik, mengikuti perkembangan politik lewat media massa, serta memberikan suara dalam pemilu.[13] Dalam konteks ini, posisi seseorang boleh terpilah menjadi tiga bagian apakah sebagai aktivis, partisipan, ataukah sebagai pengamat. Dan yang paling intensif dalam  berpartisipasi berturut-turut adalah pemimpin partai/ kelompok kepentingan, melibatkan diri dalam kampanye pemilihan, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat politik, melakukan tindakan dukungan yang berlebihan dengan demonstrasi. Dalam konteks ini, semakin konvensional seseorang berpartisipasi, maka semakin intensif dalam berpartisipasi politik. Dan sebaliknya, kegiatan non konvensional kurang menunjukkan tingginya  intensitas partisipasi politik.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut di atas, partisipasi politik berarti semua aktivitas warga negara yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Bentuk-bentuk aktivitas tentu beragam macamnya. Clark menyebut di antaranya sebagai kegiatan pemilu, mempengaruhi sikap pejabat pememrintah, kegiatan organisasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan serta berhubungan langsung dengan pejabat pemerintah dengan menimbulkan gangguan fisik atau hak milik.[14] Definisi partisipasi kemudian bermakna luas. Hanya saja, dalam praktik di Indonesia mengalami perbedaan penafsiran, sehingga yang terjadi justru penyempitan makna, dengan maksud demi pembatasan peran warga negara. Partisipasi politik diarahkan pada upaya dukungan terhadap penguasa. Segala bentuk partisipasi di luar itu dilabeli sebagai tindakan merongrong, subversif, serta mengganggu stabilitas negara. Realitas ini merupakan bentuk abadi partisipasi politik masa Orde Baru. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan reformasi politik, partisipasi politik mengalami ekspansi secara menggelora. Kalau di AS, ekspansi diawali sejak tahun 1960-an sebagai hasil dari modernisasi sejalan menggejalanya perspektif tingkah laku dalam khasanah ilmu politik, maka di tanah air ledakan partisipasi menggelegar setelah rezim Orde Baru runtuh. Sejak awal tahun 1990-an, perluasan partisipasi politik massa bergulir secara cepat. Tanda-tandanya nampak pada terbentuknya ormas baru yang sebagian menggunakan identitas partai politik lama dan yang lain memproklamasikan diri benar-benar baru, dan kecenderungan semakin beraninya partisipasi politik lewat LSM, koreksi kritis kaum intelektual, seniman, serta media massa.

Perluasan jangkauan partisipasi politik ini menurut Peter Hanam, paling kurang dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, bertambahnya jumlah masyarakat yang berpendidikan; kedua, pesatnya perkembangan informasi dan transportasi; dan ketiga, desakan luar negeri akan pentingnya arti penghormatan terhadap HAM dan demokrasi.[15] Untuk kajian tentang partisipasi politik di negara berkembang, Huntington dan Nelson  menggagas stabilitas politik  yang tergantung pada pelembagaan politik dan partisipasi politik.[16] Untuk konteks ini, partisipasi politik di negara berkembang  sangat bergantung pada kesiapan pelembagaan politik demi terciptanya stabilitas politik.***

____________________

[1] Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1969, hal. 611.

[2] Ibid, hal.  652.

[3] Robert E. Lane, Political Life. Why People Get Involved in Politics, Glencoe II, The Free Press, 1959.

[4] Gabriel Almond, Introduction, dalam Gabriel Almaond and James Coleman (eds) The politics of the Developing Areas, Princeton, NJ, Princeton University Oress, 1960 hal. 7.

[5] David Easton, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1965, hal. 7.

[6] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Harvard University Press, 1968.

[7] Gabriel Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, 1963.

[8] Ramlan Surbakti, Pengantar Ilmu Politik I, Surabaya, 1983.

[9] Lester W. Milbrath, Political Participation, dalam Calvin Larson dan Philo Wasburn (eds), Power Participation and Ideology, New York: David Mckey, 1969.

[10] Ramlan Surbakti, Ibid.

[11] Ramlan Surbakti, Himpunan Teori Politik, hal. 109.

[12] Gabriel  Almond, dalam Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogjakarta, 1978.

[13] David F. Roth dan Frank L. Wilson, dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Gramedia, 1981.

[14] Robert P. Clark, Menguak Kekuasaan Politik di Dunia Ketiga, dialihbahasakan oleh Soekardjo, Penerbit Erlangga, hal. 100-101.

[15]Bambang Cipto: Revolusi Partisipasi dan Masa Depan Politik Indonesia, Prisma, No. 8,  1996.

[16] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson , Political Order in Changing Societes, Yale University Press, 1968.

 

Gambar Gravatar
Pengajar di Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya, peneliti, peminat Rekayasa Sosial dan Pembangunan Politik, Personal Edification Coach metode MiracleWays™, blogger, Internet-Based Marketer (IBM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *