Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik

Posted on

WP_20161123_019-200x135 Menelisik Lini Krusial Pendidikan PolitikBahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 November 2016, di kampus UPM Probolinggo

Pendidikan Politik: Mengapa dan Apa Saja

Sebagai hantaran dalam diskusi ini, ihwal awalan yang musti kita hamparkan adalah, konteks pendidikan politik dalam pembangunan politik dan tertib politik (political order). Pendidikan politik menjadi semacam penyiapan masyarakat untuk lebih siap berpengalaman melakukan aktivitas politik. Makin berpengalaman melakukan aktivitas politik, akan makin dewasalah masyarakat (learning society) dalam berpolitik dan berdemokrasi (Dahl, 2005). Dalam konteks yang lebih praktis, misalnya dalam pemilihan umum, pendidikan politik menyiapkan demokratisasi pemilih dan otonomi pemilih. Targetnya adalah: kemaslahatan bersama, tertib politik (political order), otonomi pemilih, “kemenangan rakyat” (kedaulatan, kekuasaan).

Mengikut pendapat Robert Dahl (2005), bahwa dalam praktik demokrasi diperlukan sejumlah institusi politik, yang sekurang-kurangnya mencakup: pejabat-pejabat yang dipilih; pemilu yang bebas (free), adil (fair), dan sering dilakukan; kebebasan berekspresi; sumber-sumber informasi alternatif; otonomi asosiasional; dan kewarga(negara)an yang inklusif. Insitusi-institusi politik ini saling terkait dan saling melengkapi, dan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi efektif, untuk mengontrol agenda-agenda kebijakan pemerintah, meningkatkan saling pengertian (modal sosial), serta untuk menjamin pengakuan atas hak dan peran-peran kewargaan (inklusi). Penguatan institusi politik inilah yang penting dalam agenda pendidikan politik secara komprehensif. Efektifnya institusi politik membawa keseimbangan antara kepentingan maupun konflik kepentingan dalam dinamika politik.

Lantas, pertanyaannya adalah, kapan dan bagaimana intitusi politik tersebut dapat bekerja dengan baik dan berfungsi efektif? Atau mungkin malah terjerembab dalam defisit? Saya meyakini bahwa modal sosial-lah sebagai kondisi yang menggerakkannya. Modal sosial mengacu pada kemampuan berorganisasi yang, antara lain, ditandai adanya sikap saling percaya (trust), membentuk dan mematuhi aturan-aturan bersama (norms), serta kemampuan membangun dan mengembangkan jejaring (networks) sehingga mampu memajukan efisiensi dalam bermasyarakat melalui tindakan bersama (collective actions) dalam iklim keterbukaan dan deliberatif dalam pandangan Habermas. Masyarakat yang sistem demokrasinya dapat bekerja dengan baik, ternyata adalah masyarakat yang ditandai dengan adanya modal sosial yang kuat. Mereka terbiasa membangun dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi suka-rela, terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, memiliki solidaritas sosial yang kuat, dan terdapat saling percaya lintas kelompok (generalized trust) yang kuat. Jika kita ingin memperkuat demokrasi, kita dianjurkan untuk memperkuat modal sosial, terutama memperkuat kesediaan bekerja sama dan saling percaya (trust) lintas kelompok. Semaian trust, generalized trust ini secara elementer telah dimiliki oleh masyarakat kita, secara tradisional muncul dalam bentuk personal trust, yang apabila di-utilisasi, akan mendayakan masyarakat dalam partisipasi politik yang konkret. Konsep ini saya namakan institutionalized personal trust (Kuswandoro, SEAAM IPRC 2016). Jelasnya, bahan baku elementer (modal sosial) ini yang semestinya ada dalam lebensraum institusi politik, sebuah landasan pacu bagi pendidikan politik holistik.

Karenanya, nilai-nilai penting yang semestinya diedukasikan pada masyarakat demokratis sejak dini mencakup nilai-nilai: (1) kesediaan dan kemampuan bekerjasama (cooperation), (2) penghargaan dan penghormatan pada perbedaan (diversity), (3) pengakuan dan kesediaan menegakkan ketaraan (equality), (4) menjunjung tinggi kebebasan (freedom), (5) menjaga kehormatan, harkat dan martabat kemanusiaan (human dignity), (6) menegakkan keadilan (justice), (7) menghormati hak pribadi (privacy), (8) bertanggung jawab (responsibility), dan (9) memegang teguh kebenaran (truth).

Ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan keterlibatan para aktor penjaga demokrasi, untuk memelihara agar institusi politik beserta elemennya dapat bekerja efektif sehingga mencapai tujuan bersama yakni kemaslahatan bersama dan tertib politik.

Lini Aktor Pendidikan Politik

Maka, siapakah aktor penjaga dan pengawal demokrasi tersebut? Dan bagaimanakah pendidikan politik didesain untuk mengawal demokrasi agar efektif dan berhasil guna? Para penjaga demokrasi dan lini aktor pendidikan politik ini adalah partai politik, KPU, civil society, media massa. (catatan: pemerintah tidak saya masukkan secara khusus dalam diskusi, karena fungsi pemerintah justru berada pada posisi provider kebijakan publik/ fasilitator politik –dengan kemampuannya–, atas semua upaya pendidikan politik kewargaan).

Partai Politik. Hingga kini, dalam konteks pendidikan politik, partai politik masih menghadapi dilema antara pendidikan politik dan pemenangan elektoral, karena keduanya tidak selalu sejalan. Partai politik lebih berkepentingan pada penguatan kapasitas elektoral untuk pemenangan dalam pemilihan (insentif politik) daripada pendidikan politik yang menguras energi dan waktu namun tidak selalu signifikan pada pemenangan. Pendidikan politik pun merupakan bagian dari usaha pemenangan tersebut: peraihan dukungan suara dalam pemilihan umum, atau mobilisasi dukungan (suara) rakyat demi kemenangan dan kepentingan (pragmatis) elit dan oligarkh partai dan pengejaran insentif politik partai (kursi parlemen). Partai politik menghadapi persoalan biaya (pendanaan) dan waktu, sehingga energi yang ada dioptimalkan untuk sebesar-besar peluang untuk meraih kapasitas elektoral. Karenanya, sebagai contoh, dalam rekrutmen caleg/ kandidat kepala daerah atau pemimpin partai, dapat dipahamilah sekiranya partai lebih cenderung memilih calon yang lebih siap secara modal, baik itu modal sosial (public figures, vote-getter figures, penguasa basis suara/ massa) maupun modal finansial. Ini adalah dorongan dan hasrat pragmatis yang lebih dekat kepada pencapaian insentif politik itu tadi atau rent-seeking policy yang dianut partai, atau setidaknya untuk menopang eksistensi partai. Kelangkaan sumber daya partai dan waktu (kalender elektoral) juga “memaksa” partai untuk cenderung bertindak pragmatis. Pada titik inilah mengapa praktik politik uang dalam aneka bentuknya (Aspinall, 2015), pada arena politik lokal ruang terbuka (pemilu) maupun ruang tertutup (pemilihan internal organisasi) mendapatkan tempat. Efisiensi sumberdaya akan menjadi pilihan rasional bagi partai politik untuk meraih kemenangan dalam pemilihan atau meraih insentif politik.

[pertanyaan sederhana: bagaimanakah cara partai politik untuk lebih mudah mendulang suara?]

Inilah kelemahan partai politik kita, yang jika terus begini, sistem politik dan sistem pemilu akan menggiring partai pada internal political decay atau pembusukan dari dalam, yakni kegagalan pelembagaan partai yang mencapai titik kritis.

Titik kritis kehidupan partai politik ini akan relatif terselamatkan dengan “intervensi” regulasi politik yang berpihak pada penguatan pelembagaan partai politik, sehingga partai lebih mampu melakukan pendidikan politik yang sebenarnya, tanpa mengorbankan peluang penguatan kapasitas elektoral, bahkan menunjang kapasitas elektoral tersebut.

Peluang yang bisa ditangkap adalah penguatan kelembagaan partai politik. Perlu pendekatan secara politik dan legal (hukum) misalnya dengan intervensi regulasi tadi. Pendekatan politik dan sosial dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan politik yang menggerakkan elemen civil society, sehingga partai politik pun akan menyesuaikan cara hidupnya. Penguatan basis modal sosial merupakan bagian dari upaya ini. Parameter yang mudah adalah ketika masyarakat telah memiliki pikiran (imaji) tentang partai yang sejalan dengan pengurus partai dan agenda partai menjadi pengetahuan publik (Randall, 2014; Surbakti, 2013).

[bagaimanakah modal sosial yang dimiliki partai politik dan bagaimana pula ia mengoperasikannya?]

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan aktor penjaga demokrasi yang relatif memiliki derajat akseptabilitas dan kepercayaan publik yang lebih tinggi daripada aktor lain semisal partai politik sehingga lebih berpeluang “menguasai suara publik”, akan tetapi menderita sindrom ketergantungan bawaan dan keterbatasan kewenangan yang membatasi geraknya.

KPU sebenarnya dapat lebih mengoptimalkan (meluaskan) bentangan pendidikan politik sesuai perannya yang juga dijamin negara, tidak sebatas pendidikan pemilih untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam TPS (meskipun upaya ini sudah berat), namun keterbatasan institusionalnya yang membatasinya.

Peluang-nya adalah memperbarui orientasi pendidikan pemilih (voter education) yang dimiliki KPU pada bentangan yang lebih menjangkau elemen pendidikan politik misalnya dengan memanfaatkan peran-peran inisiatif lokal (kampus? mahasiswa?) dalam diskusi-diskusi ringan tetapi meluas dengan topik-topik politik dalam arti luas.

Civil society, termasuk sekolah/ kampus. Secara sederhana, dalam konteks pendidikan politik holistik, civil society dapat dimaknai sebagai jalinan antar elemen dan lembaga sosial, termasuk di dalamnya adalah NGO, ormas (dalam segala manifestasi dan sebutannya), lembaga keluarga, sekolah/ kampus dan lembaga-lembaga sosial yang lain seperti pertetanggaan (neighborhood: PKK, dasawisma, arisan, posyandu, pos kamling, dsb), kumpulan warga (pengajian, acara keagamaan, cangkrukan, jurnalisme warga, dll).

Sekolah, kampus, sebagai miniatur masyarakat, tempat  dan wahana persemaian benih-benih pemikiran politik secara terstruktur, wahana untuk membina sosialisasi politik sejak dari pemikiran. Kelemahan/ Peluang/ Tantangan: persepsi tentang politik masih terlampau sempit, sehingga perlu kreasi dalam mempresentasikan isu-isu politik.

Media Massa. Pendidikan politik dalam peran atau melalui, media massa. Ada beberapa faktor yang patut dijadikan perhatian dalam pendidikan politik media massa. Pertama, fakta media tidak selalu merupakan fakta peristiwa. Fakta media merupakan hasil rekonstruksi atas peristiwa dan fakta sebenarnya. Dan realitas media, bukan merupakan realitas sosial (juga politik) yang (sama dengan fakta) sebenarnya, karena ia adalah hasil rekonstruksi, olahan sudut pandang (angle), juga agenda setting media (Chomsky (2009: 5 – 6). Secara sederhana pendapat  Chomsky ini dapat dipahami bahwa setiap orang dapat menanggapi suatu fakta peristiwa dalam berbagai tafsir dan pemaknaan yang berangkat dari berbagai sudut pandang, referensi dan kepentingan (teori interpretasi). Juga, dalam teori komunikasi, kita mengenal bahwa setiap peristiwa akan dimaknai secara berbeda oleh penerima pesan (pembaca pesan, berita, dll). Meskipun demikian, Chomsky juga mencatat, bahwa media massa merupakan alat ampuh dalam perebutan makna pada arena politik antara aktor politik partai dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat calon pemilih, seperti dikatakan Chomsky (2009:6), siapa yang membangun image (citra) akan mendapat legitimasi publik seperti yang diinginkan.

Perebutan makna, merupakan “pertempuran” antara aktor politik (parpol, elit, antar parpol, antar elit, dsb) dengan masyarakat calon pemilih dalam arena politik lokal untuk memperoleh simpati dan dukungan ketika para aktor  elit melancarkan simbol-simbol kuasa-elektoralnya. Ini bisa melalui sarana apa saja yang penting simbol dan pesan itu dapat diterima oleh khalayak sasarannya. Bisa melalui media massa, seperti kata Hill (1995), bahwa politics in the age of mediation. Sikap dan pernyataan aktor politik, selalu memiliki nilai berita, sehingga berita politik memiliki dimensi (pembentukan) opini publik. Dan  (pembentukan) opini publik inilah yang kompatibel dengan kepentingan dan maksud para aktor politik. Belum lagi variabel kapital dan pasar dalam industri media yang juga turut berpengaruh pada konstruksi realitas politik (Herman, 1992).

[Aktor politik manakah yang lebih sering menggunakan media massa sebagai sarana “pendidikan politik”-nya?]

 

Kesimpulan

  1. Pendidikan politik merupakan bagian dari upaya penciptaan tertib politik.
  2. Aktor pendidikan politik adalah aktor institusi politik: partai politik, KPU, civil society, media massa.
  3. Peran dan fungsi masing-masing aktor institusi politik dan pendidikan politik dipengaruhi oleh faktor internal (kelembagaan, habitus, dll) dan eksternal-struktural (sistem politik, sistem pemilu) dan eksternal-kultural (modal sosial).
  4. Negara diperlukan untuk memfasilitasi secara politik dan legal (hukum) upaya pendidikan politik holistik untuk memampukan aktor (institusi) politik dalam kehidupan sistem politik yang sehat.

Saran

  1. Mengaktifkan simpul-simpul sosial dalam pembicaraan tentang isu-isu politik yang dekat dengan “hajat hidup orang banyak” (by institutionalized personal trust).
  2. Mengaktifkan antar simpul sosial menjadi sebuah jejaring sosial yang produktif, fleksibel namun berdaya guna dalam menginkubasi gagasan “hajat hidup orang banyak” yang bersambung “kepada yang berwajib” (state, partai politik).
  3. Perlu adanya “agen pendamping” untuk memelihara simpul jejaring pada #Saran 2.
  4. Para lini aktor dapat me-utilisasi #Saran2 dan #Saran 3 untuk tujuan pendidikan politik dalam pengertian luas.
  5. Menjadikan politik sebagai isu sedap sehari-hari (bagian dari kebutuhan), dengan mengubah paradigma berpikir masyarakat melalui #Saran4.

_____________________

Referensi, tidak ditampakkan

 

Gambar Gravatar
Pengajar di Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya, peneliti, peminat Rekayasa Sosial dan Pembangunan Politik, Personal Edification Coach metode MiracleWays™, blogger, Internet-Based Marketer (IBM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *