Korupsi Sebagai Fenomena Sosial Budaya

Posted on

Melanjutkan bahasan fenomenologi korupsi, korupsi dalam tulisan ini adalah korupsi dan perilaku koruptif  seseorang atau orang-orang yang memiliki kedudukan, posisi dan jabatan yang lebih atau di atas rata-rata orang-orang  dalam lingkungan sosialnya. Mereka adalah orang-orang yang dipersepsi oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan orang-orang lain atau orang kebanyakan atau warga masyarakat biasa. Mereka bisa jadi adalah orang atau orang-orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu di organisasi sosial, organisasi politik, organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, dsb. Dan mereka ini dalam struktur sosial di masyarakat menempati status sosial lebih tinggi dibanding orang lain atau warga masyarakat biasa. Mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi atau yang menempati posisi atas (elit) dalam piramida struktur sosial, akan cenderung dipersepsi sebagai “warga kelas satu” atau golongan tersendiri. Masyarakat menganggap kelompok ini sebagai “kelompok khusus”, sehingga timbul ekspektasi khusus pula terhadap “kelompok khusus” ini, yang muncul dalam atribut sosialnya, yang harus berbeda dari orang kebanyakan. Perbedaan atribut sosial ini bisa mewujud dalam bentuk-bentuk superioritas sosial artifisial dari “kelompok khusus” ini, misalnya bahwa “kelompok khusus” ini harus tampil secara sosial lebih dari orang lain, lebih kaya, lebih mewah, dll. Dalam persepsi ini, orang-orang yang memiliki jabatan tertentu apakah itu jabatan sosial, jabatan politik, jabatan administratif, dsb, “harus lebih kaya” dari orang kebanyakan. Contoh, jika ada orang yang memiliki jabatan di instansi pemerintah, misalnya kepala dinas atau kepala kantor (eselon III), dan kebetulan penjabat eselon ini biasa-biasa saja, tidak tampak kaya, maka akan muncul “gunjingan sosial”, seperti “masak sudah memiliki jabatan bagus kok masih tetap miskin”. Punishment sosial atau stigma sosial semacam ini dapat memunculkan perilaku menyimpang dari mereka yang dikenai stigma sosial ini. Mereka akan bertindak menyamai atau mendekati ekspektasi sosial atau “stempel sosial” ini yakni dengan “tampil tampak lebih kaya” walaupun memaksa diri, dan tak jarang para pemilik jabatan sosial, politik dan administratif ini dalam rangka memenuhi “stempel sosial” ini dan manakala tidak merasa mampu secara alamiah akan menempuh “jalan lain” yakni berperilaku koruptif dengan melakukan tindak korupsi. Pertanyaannya, dan ini yang menjadi titik pusat perhatian tulisan ini, adalah apa penyebab kemunculan perilaku koruptif pada lapisan sosial ini, dalam perspektif pelaku? Pelaku mempersepsi diri sendiri dan orang lain juga lingkungan sosialnya sebagaimana lingkungan sosialnya mempersepsinya, sehingga munculnya tindakan korupsi lebih merupakan respons sosial atas persepsi sosial dan ekspektasi sosial terhadapnya. Atau, tindak korupsi atau perilaku koruptif merupakan tindakan sosial yang bersandar pada ikatan sosial atau mengikut arus “solidaritas sosial”. Fenomena korupsi merupakan fenomena sosial yang kemudian bergeser menjadi fenomena budaya. Fenomena ini tidak berdiri sendiri atau sebagai faktor tunggal (perilaku sosial dari si aktor) tetapi berjalin berkelindan dengan lingkungan sosial sang aktor.

Topik korupsi dalam lanjutan fenomenologi korupsi ini dimunculkan karena fenomena korupsi di Indonesia begitu tampak nyata dan live. Jika dirunut dari sejarahnya, ternyata korupsi di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda, yang dilakukan oleh VOC (perkumpulan dagang Hindia Belanda) sejak tahun 1642 dan terjadi terus di sepanjang sejarah hingga masa kemerdekaan hingga sekarang[18]. Dan korupsi di Indonesia terjadi mulai dari lini pemerintahan, bisnis hingga korupsi politik.

Fenomenologi Korupsi

Korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat sebagai sebuah fenomena. Apa yang dapat dijelaskan dengan fenomena korupsi ini? Korupsi dan perilaku koruptif tidak terlepas dari konteks sosialnya yakni merupakan respons atas persepsi sosial dan ekspektasi sosial terhadap aktor. Fenomenologi korupsi hadir untuk memberikan penjelasan atas dua hal yaitu pertama, bagaimana fenomena korupsi ini memberikan-dirinya secara apa adanya sehingga bisa ditangkap sebagaimana adanya, dan kedua, bagaimana cara korupsi itu “meng-ada” (being), yang dari sini bisa memunculkan perilaku pelakunya secara “genuine”, dan dalam konteks sosial dan politiknya, aktor korupsi mampu memberikan-makna-dirinya secara lugas, sehingga analisis fenomenologis selanjutnya adalah untuk menampakkan fenomena korupsi ini sebagai bentuk relasi dari pelakunya dengan realitasnya. Dari sini diharapkan fenomena korupsi ini akan memberikan kesadaran tentang perawatan jiwa yang oleh Patocka diniscayakan dalam fenomenologi politik (polis).

Bentuk Relasi Korupsi Dengan Realitasnya

Bagaimana fenomena korupsi ini meng-ada (being) dalam dunia kita (lebenswelt, life-world)? Dan bagaimana cara-berada korupsi? Fenomena korupsi dapat dipahami melalui cara-berada-nya korupsi itu sendiri. Ia bukan fenomena tunggal yang tiba-tiba muncul misalnya dari keserakahan pelakunya, kebutuhan pelakunya atau kegilaan pelakunya pada materi keduniawian. Korupsi, dan perialku koruptif muncul dalam konteks sosial dan budaya yang mendukung kemunculannya. Korupsi telah direstui oleh masyarakat yang merupakan lingkungan sosial atau habitat sosial korupsi tersebut.  Ketika aktor atau pelaku korupsi melekat atribut sosial yang diberikan oleh masyarakat bahwa sang aktor adalah “warga kelas satu” yang tidak boleh tampak miskin, maka serangkaian pengharapan (ekspektasi) sosial melekat dalam diri si aktor sebagai atribut sosial baru yang harus dirawat sejalan dengan situasi dan ekspektasi sosial tersebut. Aktor, dengan segala daya upayanya akan merawat atribut sosial baru ini, dengan tindakan-tindakan sosial yang memadai, misalnya dengan melawan norma sosial tentang kepatutan sosial dan ini memicu tindakan-tindakan semacam korupsi. Dalam fenomenologi, atribut sosial semisal cara hidup, perilaku, alat, teknologi, termasuk korupsi, merupakan bentuk cara-berada (way of being) yang selalu terlibat untuk memperalat dunia sebagai “sesuatu”. Secara fenomenologis, “alat”, “teknologi” adalah sistematisasi atau idealisasi yang dibangun manusia untuk memaknai realitas dunianya. Korupsi adalah sebuah “teknologi” yang ditafsir sebagai “bentuk-relasi” yang memungkinkan menyokong eksistensi diri sang aktor dalam memaknai eksistensinya terhadap dunia-kehidupannya (lebenswelt, life-world). Ketika dunia-kehidupannya adalah “dunia-kehidupan kelas satu” (hasil pemaknaan kolektif dari masyarakatnya) yang dilekatkan kepada sang aktor, maka di sinilah terjadi hubungan timbal balik (resiprokal) antara subjek (aktor) dan dunia-kehidupannya. Relasi ini memunculkan tafsir dunia-kehidupan yang memunculkan “kesadaran” untuk merespons dunia-kehidupannya dengan tindakan yang memadai (sesuai). Jika tafsirnya adalah “harus tampil kaya” maka tindakan yang memadai adalah “menjadi kaya”. Problem muncul ketika akses kepada kekayaan tidak dimilikinya, maka tindakan yang memadai adalah “tindak korupsi” sebagai rational choice atas kondisi ini. Dalam konteks ini korupsi adalah alat sistematisasi atau idealisasi yang sesuai untuk memaknai realitas dunia-kehidupannya. Korupsi adalah relasi bentuk cara-berada manusianya.

Fenomenologi dan Perawatan Jiwa Model Patocka

Korupsi, yang menampak-menyingkap (showing in itself) dalam dimensi ganda (double meanings) yakni dimensi-niscaya dan dimensi asosial. Dimensi-niscaya, adalah meng-ada-nya korupsi sebagai keniscayaan tindak aktor pelaku korupsi dalam merespons konstruk sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadapnya, sebagaimana deskripsi pada sub bahasan di atas. Korupsi berada pada dunia-kehidupan yang memerlukan keberadaannya (being). Korupsi adalah the way of being (bentuk cara-berada). Mengikut Patocka, “being exist”-nya korupsi dalam pemahaman ini memunculkan kesadaran lanjutan pada aktor untuk menafsirkan kembali respons tindakannya berdasarkan subjektivitasnya dalam rentang temporalitas, yang dari sini menghadirkan gerak jiwa dalam diri aktor pada dataran “kesadaran yang lain” yang muncul dari kesadaran tindak asosial (tak patut). Gerak jiwa dalam diri aktor ini dalam pembacaan Patocka berasal dari sifat alamiah jiwa itu sendiri, dan dalam jawaban untuk bertanggungjawab atas jiwanya, atas sesamanya dan atas dunianya, dan dalam jawaban itulah terletak inti kebebasan manusia. Korupsi kemudian dipersepsi oleh aktor sebagai tanggungjawab atas jiwanya, atas sesamanya. Refleksi dunia-kehidupan yang ditafsir oleh aktor dengan tindak korupsi sebagai bentuk relasi dalam pembacaan terhadap kebebasannya, sebagai tanggungjawab atas jiwa dan sesamanya, inilah yang mengindikasikan perlunya perawatan jiwa pada aktor tindak korupsi. Selanjutnya, dalam ranah yang lebih luas, yakni ranah politik, di mana terjadi perjumpaan aktor dengan aktor lain, yang terjadi dalam makna intersubjektivitas, di mana antar aktor saling mempertemukan subjektivitasnya masing-masing dengan segenap pengalaman dan karakternya, jiwa aktor yang saling terhubung dalam intersubjektivitas ini menampak melalui berbagai caranya yang beragam (self-given in its varieties of manner of givenness). Di sini korupsi menampak dalam wajah yang beragam yang mencerminkan jiwa yang rapuh dari sang aktor, karena aktor menggunakan perangkat pencurian (korup) sebagai bentuk relasi eksistensi diri dengan realitas-dunianya. Aktor menafsir dunia-kehidupannya dengan piranti koruptif.

Kesimpulan

Satu,

Cara pandang fenomenologi adalah membaca fenomena sebagaimana adanya fenomena itu sendiri tanpa ada prasangka. Atau, menghadirkan fenomena secara “genuine”.

Dua,

Dalam melihat korupsi, fenomenologi memandang secara alamiah tanpa prasangka atau pra-konsepsi tentang korupsi sehingga memunculkan pemahaman asli, yang darinya memunculkan kesadaran tentang sikap yang harus diambil secara tepat. Fenomenologi mengantarkan kita pada  pemahaman korupsi sebagai bentuk relasional dengan dunia-kehidupan, sebagai respons atas tafsir sosial yang dilekatkan pada aktor pelaku korupsi.

Tiga,

Secara fenomenologis, korupsi merupakan bentuk relasi dengan dunia-kehidupannya yakni bentuk cara-berada (way of being); dan merupakan eksistensi jiwa yang rapuh dan sengsara dari aktor jika dibaca dari konsepsi Patocka tentang fenomenologi dan perawatan jiwa.

Empat,

Bagi pengamat korupsi dengan pendekatan fenomenologi, ditemukan kesadaran bahwa dari “pelabelan sosial” kepada aktor, yang melekat pada budaya manusia, telah merangkai makna simbolik dalam kerangka sistem yang dalam istilah Fritjof Capra[19], dilukiskan bahwa kelompok-kelompok manusia, masyarakat dan kebudayaan mempunyai jiwa kolektif, dan oleh karena itu juga memiliki kesadaran kolektif sebagai konsepsi yang digunakan manusia untuk menafsirkan hidup dan menentukan sikap terhadapnya. Kesadaran kolektif yang dimaksud adalah tentang bagaimana respons sosial terhadap korupsi ketika korupsi secara fenomenologis tertampakkan sebagai bentuk respons relasional atas label sosial yang dilekatkan kepada aktor pelaku korupsi yang kemudian ditafsir oleh aktor secara produktif-resiprokal berupa “tindak korupsi”. ***

Gambar Gravatar
Pengajar di Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya, peneliti, peminat Rekayasa Sosial dan Pembangunan Politik, Personal Edification Coach metode MiracleWays™, blogger, Internet-Based Marketer (IBM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *