“Tiada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan”. Demikian ujaran dalam setiap pelajaran politik, yang mengisyaratkan adanya pengakuan fundamental terhadap (aktivitas) perempuan dalam partai politik. Akan tetapi di lapangan berkata lain. Kondisi sosial

Bahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 November 2016, di kampus UPM Probolinggo

Melanjutkan bahasan tentang pelembagaan partai politik, setelah teori Huntington dan rumusan pelembagaan partai politik oleh Vicky Randall, di Indonesia, partai politik belum ada yang menunjukkan pelembagaan yang baik, mulai derajat

Dari beberapa pemikiran tentang pelembagaan partai politik, pemikiran Samuel P. Huntington tentang pelembagaan politik, baik untuk kita perhatikan. Huntington mendasari pemahaman pelembagaan politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik

“Tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai” (Clinton Rossiter)[1] “Partai dan sistem partai yang melembaga adalah aktor kunci untuk menentukan akses pada kekuasaan” (Mainwaring dan Scully)[2]

Sebuah buku yang bicara tentang proses penyelenggaraan pilkada secara live dan on the road. Tentang bagaimana proses tahapan pilkada digelar oleh KPU,  bagaimana permainan para kandidat dalam memenangkan pertarungan  beserta